pengertian budaya,dan asal usul kebudayaan, serta macam-macam kebudayaan

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata Latin Colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata culture juga kadang diterjemahkan sebagai “kultur” dalam bahasa Indonesia.

“Kebudayaan didefinisikan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterprestasikan lingkungan dan pengalamanya, serta menjadi landasan bagi tingkah-lakunya. Dengan demikian, kebudayaan merupakan serangkaian aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, rencana-rencana, dan strategi-strategi yang terdiri atas serangkaian model-model kognitif yang dipunyai oleh manusia, dan digunakannya secara selektif dalam menghadapi lingkungannya sebagaimana terwujud dalam tingkah-laku dan tindakan-tindakannya.” (Hlm. 2-18 alinea I)
Kebudayaan dapat didefinisikan sebagai suatu keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi pedoman bagi tingkah lakunya. Suatu kebudayaan merupakan milik bersama anggota suatu masyarakat atau suatu golongan sosial, yang penyebarannya kepada anggota-anggotanya dan pewarisannya kepada generasi berikutnya dilakukan melalui proses belajar dan dengan menggunakan simbol-simbol yang terwujud dalam bentuk yang terucapkan maupun yang tidak (termasuk juga berbagai peralatan yang dibuat oleh manusia). Dengan demikian, setiap anggota masyarakat mempunyai suatu pengetahuan mengenai kebudayaannya tersebut yang dapat tidak sama dengan anggota-anggota lainnya, disebabkan oleh pengalaman dan proses belajar yang berbeda dan karena lingkungan-lingkungan yang mereka hadapi tidak selamanya sama.

2.2. Budaya yang Hilang

Lagu Rasa Sayang-sayange diklaim oleh Pemerintah Malaysia.
Rasa Sayange atau Rasa Sayang-Sayange adalah lagu daerah yang berasal dari Maluku, Indonesia. Lagu ini merupakan lagu daerah yang selalu dinyanyikan secara turun-temurun sejak dahulu untuk mengungkapkan rasa sayang mereka terhadap lingkungan dan sosialisasi di antara masyarakat Maluku.
Lagu ini digunakan oleh departemen Pariwisata Malaysia untuk mempromosikan kepariwisataan Malaysia, yang dirilis sekitar bulan Oktober 2007. Sementara Menteri Pariwisata Malaysia Adnan Tengku Mansor mengatakan bahwa lagu Rasa Sayange merupakan lagu kepulauan Nusantara (Malay archipelago)[1], Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu bersikeras lagu “Rasa Sayange” adalah milik Indonesia karena ia merupakan lagu rakyat yang telah membudaya di provinsi Maluku sejak leluhur, sehingga klaim Malaysia itu adalah salah.[2].
Bagaimanapun, bukti tersebut akhirnya ditemukan. ‘Rasa Sayange1′ diketahui direkam pertama kali di perusahaan rekaman Lokananta Solo 1962. [3] Pada tanggal 11 November 2007, Menteri Kebudayaan, Kesenian, dan Warisan Budaya Malaysia, Rais Yatim, mengakui bahwa Rasa Sayange adalah milik Indonesia [4]. Namun, ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa Malaysia menyebutkan bahwa mereka mengakui bahwa Rasa Sayange adalah milik bersama, maksudnya warisan milik bersama bangsa Melayu, antara Indonesia dan Malaysia[5].
Tentang bukti rekaman “Rasa Sayange”, bukti lagu tersebut direkam oleh PT Lokananta, Solo, Indonesia pada tanggal 1962 dalam piringan hitam Gramophone [6]. Rekaman master dari piringan ini masih disimpan oleh PT Lokananta. Ini dikenal sebagai rekaman pertama terhadap lagu ini. Piringan hitam tersebut didistribusikan sebagai souvenir kepada partisipan Asian Games ke 4 tahun 1962 di Jakarta, dan lagu “Rasa Sayange” adalah salah satu lagu rakyat Indonesia di piringan tersebut, bersama dengan lagu etnis lain Indonesia seperti Sorak-sorak Bergembira, O Ina ni Keke, dan Sengko Dainang.

Desain Grafis Perak Asli Bali
Rasa terambilnya desain garafis perak asli Bali ini muncul ketika seorang warga bali yang menjaul hasil karyanya ke konsumen luar negeri. Namun tanpa diketahui konsumentersebut malah mematenkan hasil karya tersebut sebagai desain dari luar negeri, sehingga ketika warga Bali ini hendak mengekspor hasil karyanya ternyata dia harus beurusan dengan WTO karena dianggap telah melanggar Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPs). Sesungguhnya desain tersebut telah dimiliki dan merupakan warisan dari leluhur masyarakat Bali itu sendiri. Namun ada juga kejadian perebutan hak paten yang terjadi di dalam negeri ini sendiri yang dimana kedua belah pihak telah mematenkan hak ciptanya. Namun salah satu pihak menganggap bahwa karya lainnya merupakan plagiat dari hasil karya yang telah mereka buat.

Tari Reog Ponorogo dengan Tari Barongan Malaysia
Dikisahkan di dalam Asal Usul Reog Ponorogo telah terjadi pertempuran antara Raja Ponorogo dengan Singa Barong penjaga hutan Lodoyo. Pujangga Anom nama raja itu telah membangunkan dan membuat marah singa tersebut, karena mencuri 150 anak macan dari hutan Lodoyo. Anak-anak macan itu rencananya akan dia gunakan sebagai mas kawin pernikahannya dengan seorang puteri dari Raja Kadiri. Pertempuran antara Pujangga Anom dan singa penjaga hutan Lodoyo kemudian tak terelakkan. Kisah itu lalu menjadi legenda pada rakyat Ponorogo dan sekitarnya tentang keberanian dan ketabahan orang-orang Ponorogo dan diwujudkan dalam bentuk tarian Reog.
Dalam tarian Reog para penari bukan saja menampilkan gerakan-gerakan badan yang mempesona namun juga menyertakan suasana magis. Para penari dipercaya berada dalam keadaaan kesurupan meskipun yang sesungguhnya terjadi mereka mendahului tarian Reog dengan ritual puasa dan semedi. Adegan ketika seorang penari memanggul topeng besar berupa kepala singa yang di atasnya dihiasai dengan bulu merak adalah salah satu contoh kuatnya aroma magis tersebut.
Barongan Malaysia tidak seperti itu dan itulah yang membedakan tarian itu dengan Reog dari Ponorogo. Mungkin tema tariannya agak mirip meskipun harus dikatakan antara keduanya terdapat perberbedaan yang jauh. Namun andai pun dianggap mirip, hal itu hanya terletak pada temanya yang mengusung tema singa atau macan. Tema semacam itu juga bisa dijumpai dalam tarian Sisingaan dari Kuningan Jawa Barat dan Barongsai tarian khas Cina. Dan jika dilihat dari filosofinya, Barongan Malaysia cenderung bernuansa keagaamaan (penyebaran Islam) sementara filosofi Reog adalah keberanian dan ketabahan.

Tempe yang diklaim oleh WN Jepang
Tercatat ada 19 paten tentang tempe, di mana 13 buah paten adalah milik AS, yaitu: 8 paten dimiliki oleh Z-L Limited Partnership; 2 paten oleh Gyorgy mengenai minyak tempe; 2 paten oleh Pfaff mengenai alat inkubator dan cara membuat bahan makanan; dan 1 paten oleh Yueh mengenai pembuatan makanan ringan dengan campuran tempe. Sedangkan 6 buah milik Jepang adalah 4 paten mengenai pembuatan tempe; 1 paten mengenai antioksidan; dan 1 paten mengenai kosmetik menggunakan bahan tempe yang diisolasi. Paten lain untuk Jepang, disebut Tempeh, temuan Nishi dan Inoue (Riken Vitamin Co. Ltd) diberikan pada 10 Juli 1986. Tempe tersebut terbuat dari limbah susu kedelai dicampur tepung kedele, tepung terigu, tepung beras, tepung jagung, dekstrin, Na-kaseinat dan putih telur.
Makanan Daerah yang tergantikan oleh makanan dari Luar Negeri
Sekarang ini banyak sekali makanan daerah yang tergantikan terutama didaerah pariwisata. Sebenarnya tidak ada kerugian yang akan dialami oleh negara, namun jika dilaihat dari segi lain maka akan merugikan karena para penerus bangsa mendatang mungkin tidak akan tahu apa makanan daerah yang mereka miliki. Penyebab utamanya yaitu danya investor asing yang ingin memajukan perekonomian daerah pariwisata dengan membangun restoran cepat saji ataupun sejenis kedai junkfood. Masyarakat sekarang ini khususnya anak – anak muda, berpikir makanan daerah sudah ketinggalan jaman sehingga mereka berusaha untuk mengikuti tren yang ada. Semua itu tak lain juga akibat dari globalisasi apalagi sarana dan prasarana telah memadai bahkan terpenuhi.

New World Information and Communication Order

History

The fundamental issues of imbalances in global communication had been discussed for some time. The American media scholar Wilbur Schramm noted in 1964 that the flow of news among nations is thin, that much attention is given to developed countries and little to less-developed ones, that important events are ignored and reality is distorted.^[1] From a more radical perspective, Herbert Schiller observed in 1969 that developing countries had little meaningful input into decisions about radio frequency allocations for satellites at a key meeting in Geneva in 1963.^[2] Schiller pointed out that many satellites had military applications. Intelsat which was set up for international co-operation in satellite communication, was also dominated by the United States. In the 1970s these and other issues were taken up by the Non-Aligned Movement and debated within the United Nations and UNESCO.

NWICO grew out of the New International Economic Order of 1974. From 1976-1978, the New World Information and Communication Order was generally called the shorter New World Information Order or the New International Information Order. The start of this discussion is the New World Information and Communication Order (NWICO) as associated with the United Nations Education, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) starting from the early 1970s. Mass media concerns began with the meeting of non-aligned nations in Algiers, 1973; again in Tunis 1976, and later in 1976 at the New Delhi Ministerial Conference of Non-Aligned Nations. The 'new order' plan was textually formulated by Tunisia's Information Minister Mustapha Masmoudi. Masmoudi submitted working paper No. 31 to the MacBride Commission. These proposals of 1978 were titled the 'Mass Media Declaration.' The MacBride Commission at the time was a 16-member body created by UNESCO to study communication issues.^[3]

Among those involved in the movement were the Latin American Institute for the Study of Transnationals (ILET). One of its co-founders, Juan Somavia was a member of the MacBride Commission. Another important voice was Mustapha Masmoudi, the Information Minister for Tunisia. In a Canadian radio program in 1983, Tom McPhail describes how the issues were pressed within UNESCO in the mid-1970s when the USA withheld funding to punish the organization for excluding Israel from a regional group of UNESCO. Some OPEC countries and a few socialist countries made up the amount of money and were able to get senior positions within UNESCO. NWICO issues were then advanced at an important meeting in 1976 held in Costa Rica.
The only woman member of the Commission was Betty Zimmerman, representing Canada because of the illness of Marshall McLuhan, who died in 1980. The movement was kept alive through the 1980s by meetings of the MacBride Round Table on Communication, even though by then the leadership of UNESCO distanced itself from its ideas.
The UNESCO Convention on Cultural Diversity of 2005 puts into effect some of the goals of NWICO, especially with regard to the unbalanced global flow of mass media. However, this convention was not supported by the USA, and it does not appear to be as robust as World Trade Organization agreements that support global trade in mass media and information.

Issues

A wide range of issues were raised as part of NWICO discussions. Some of these involved long-standing issues of media coverage of the developing world and unbalanced flows of media influence. But other issues involved new technologies with important military and commercial uses. The developing world was likely to be marginalized by satellite and computer technologies. The issues included:

• News reporting on the developing world that reflects the priorities of news agencies in London, Paris and New York. Reporting of natural disasters and military coups rather than the fundamental realities. At the time four major news agencies controlled over 80% of global news flow.
• An unbalanced flow of mass media from the developed world (especially the United States) to the underdeveloped countries. Everyone watches American movies and television shows.
• Advertising agencies in the developed world have indirect but significant effects on mass media in the developing countries. Some observers also judged the messages of these ads to be inappropriate for the Third World.
• An unfair division of the radio spectrum. A small number of developed countries controlled almost 90% of the radio spectrum. Much of this was for military use.
• There were similar concerns about the allocation of the geostationary orbit (parking spots in space) for satellites. At the time only a small number of developed countries had satellites and it was not possible for developing countries to be allocated a space that they might need ten years later. This might mean eventually getting a space that was more difficult and more expensive to operate.
• Satellite broadcasting of television signals into Third World countries without prior permission was widely perceived as a threat to national sovereignty. The UN voted in the early 1970s against such broadcasts.
• Use of satellites to collect information on crops and natural resources in the Third World at a time when most developing countries lacked the capacity to analyze this data.
• At the time most mainframe computers were located in the United States and there were concerns about the location of databases (such as airline reservations) and the difficulty of developing countries catching up with the US lead in computers.
• The protection of journalists from violence was raised as an issue for discussion. For example, journalists were targeted by various military dictatorships in Latin America in the 1970s. As part of NWICO debates there were suggestions for study on how to protect journalists and even to discipline journalists who broke "generally recognized ethical standards". However, the MacBride Commission specifically came out against the idea of licensing journalists.^[4]

Response of the United States

The United States was hostile to NWICO. According to some analysts, the United States saw these issues simply as barriers to the free flow of communication and to the interests of American media corporations. It disagreed with the Macbride report at points where it questioned the role of the private sector in communications. It viewed the NWICO as dangerous to freedom of the press by ultimately putting an organization run by governments at the head of controlling global media, potentially allowing for censorship on a large scale. From another perspective, the MacBride Commission recommendations requiring the licensing of journalists amounted to prior censorship and ran directly counter to basic US law on the freedom of expression.
There were also accusations of corruption at the highest level of UNESCO leadership in Paris. The US eventually withdrew its membership in UNESCO (as did the United Kingdom and Singapore) at the end of 1984. The matter was complicated by debates within UNESCO about Israel's archaeological work in the city of Jerusalem, and about the Apartheid regime in South Africa.^{[citation needed]} The U.S. rejoined in 2003.^[5]